DEPRIVASI RELATIF KEPEMIMPINAN DAERAH

Ketika beberapa partai politik pada beberapa daerah di Propinsi Lampung mulai mengerucutkan calon kepala daerah dan wakilnya untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah langsung maka pilkada pun memasuki tahap yang semakin menarik. Calon-calon yang dipilih tersebut akan dieksaminasi dalam rentang yang lebih luas oleh publik. Pilkada langsung dimana masyarakat lokal yang menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala dan wakil kepala daerah mulai akan melakukan abstraksi terhadap pasangan calon tersebut. Masyarakat lokal akan menjadi praktisi politik bagi dirinya sendiri. Kalkulasi-kalkulasi mereka mempunyai andil besar mengantarkan pasangan calon tersebut untuk sampai ke kursi kepala daerah. Dalam rangka mencapai hal tersebut, para calon kepala dan wakil kepala daerah dengan berbagai cara akan lebih giat berusaha memainkan bidak-bidaknya untuk menggali dukungan masyarakat.

Beraneka ragamnya karakter masyarakat yang ada di daerah akan memengaruhi pola preferensi politik masyarakat yang akan diperebutkan suaranya itu. Latar belakang seperti etnisitas, status sosial ekonomi dan agama mengkategorisasikan pola preferensi politik menjadi yang rasional dan yang emosional. Dalam konteks demokrasi, tidak ada yang salah dengan kedua cara pandang tersebut. Setiap individu berhak memiliki perspektif masing-masing. Hanya saja bobot dari kedua preferensi tersebut bila dibedah secara menyeluruh akan menunjukkan substansi kualitas yang berbeda juga dalam hal pandangan tentang pemimpin yang ideal bagi mereka. Wawasan politik masyarakat lokal yang variatif dalam melihat dan memilih kriteria kepala daerah akan sangat menentukan kepemimpinan daerah pada suatu kota/ kabupaten tertentu.

Ada yang akan melihat dulu track record sang calon, mulai dari visi dan misi kepemimpinannya, kualitas kredibilitas dan integritas moralnya. Ada juga yang hanya karena hubungan etnis, agama atau loyalitas terhadap parpol. Para politisi daerah yang ulung tentu sadar dengan hal itu dan karenanya mereka akan berusaha mengoptimalkan kedua jalur pencitraan tersebut untuk membentuk suatu profil yang dapat diterima oleh kedua tipologi pemilih tersebut. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan bagi rakyat, dalam kondisi tersebut bagaimana rakyat mesti melihat dan memilih pemimpin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka?.



Kepemimpinan Daerah

Ajang Pilkada langsung nanti merupakan arena pemilihan kepala daerah yang siapapun memiliki kesempatan untuk ikut serta asalkan memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan di dalam kebijakan tentang Pilkada. Karenanya, jabatan Kepala Daerah dan Wakilnya menjadi lahan rebutan berbagai kalangan seperti pengusaha, PNS atau mantan PNS, akademisi, mantan pejabat militer, politisi bahkan juga pejabat seperti bupati/wali kota, sekda, asisten, kepala dinas, atau kepala bagian yang masih aktif untuk ikut di dalam proses pemilihan pemimpin daerah itu.

Perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh mereka akan memberikan pengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh invidu tersebut nantinya. Gaya-gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap individu yang berbeda tersebut juga akan lebih efektif bila diterapkan ke dalam lingkungan dan situasi yang berbeda-beda. Situasi daerah yang sedang membangun sebagai tantangan yang hendak dihadapi oleh seorang calon pemimpin pada sebuah daerah tentu saja berbeda dengan daerah yang lain. Tantangan di Kota Bandar Lampung berbeda dengan tantangan di Lampung Timur, tantangan di Kota Metro juga berbeda dengan yang di Lampung Selatan. Umumnya, gaya kepemimpinan yang diperlukan pada lingkungan kota yang lebih moderat dan memiliki dinamika yang lebih kompleks akan lebih sesuai bila dipimpin oleh mereka yang juga memiliki kualifikasi tersebut. Sementara pada daerah kabupaten yang sedang mengalami pembangunan dengan derajat tantangan yang lebih variatif juga membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola sumber daya lokal yang ada agar potensi lokal tersebut dapat terarah tanpa harus merubah karakter lokal yang ada.

Bila kita melihat pemimpin dan kepemimpinan dalam konteks politik maka pemimpin dapat dijelaskan sebagai keluaran (output) dari proses memilih diantara beberapa individu yang melalui prosedur tertentu. Sementara kepemimpinan merupakan keluaran lanjutan (outcome) dari proses terpilihnya para pemimpin tersebut. Jadi sebuah proses suksesi kepemimpinan tidak hanya berhenti kepada memilih siapa orang nomor satu di daerah namun akan terus berlanjut hingga kepada proses-proses integrasi si pemimpin dengan kelembagaan yang dipimpinnya. Dan dalam hal inilah daya penerimaan (acceptability) atau penolakan (disacceptability) akan menentukan bagaimana pemimpin tadi mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahannya secara baik.

Bila melihat kepada daya penerimaan tadi maka kepemimpinan dapat dilihat sebagai akumulasi dari potensi isi (content) dan konteks (contex) pemimpin terhadap lingkup dimana dia berada. Yang dimaksud dengan potensi isi (content) adalah kualifikasi pribadi pemimpin untuk dapat mengelola kepemimpinannya. Hal ini biasa dikenal sebagai kapasitas intelektual dan kapasitas moral yang berkembang sebagai aspek personel dari masing-masing pemimpin. Sementara potensi konteks (contex) pemimpin adalah kualifikasi sosial pemimpin untuk dapat mengelola lingkungan kepemimpinannya. Kepemimpinan bukanlah sebuah proses yang berdiri sendiri, dia akan selalu bersinggungan dengan berbagai kepemimpinan yang lain. Dan kepemimpinan yang lain ini memiliki potensi untuk menambah daya dukung namun juga dapat menjadi potensi yang merugikan jika tidak mampu dipahami dan dikelola dengan baik. Yang dimaksud dalam hal ini seperti kepemimpinan adat, agama, birokrasi, kelompok kepentingan dan lainnya.

Deprivasi Relatif

Kepemimpinan juga merupakan akumulasi dari proses dialektik politik masyarakat lokal yang dicitrakan untuk institusi formal tertentu. Karenanya memilih pemimpin semestinya juga berarti memilih kepemimpinan. Namun ternyata pemimpin yang dipilih dengan suatu preferensi yang mendekati titik ideal dari keinginan paling riil yang berkembang belum berarti memiliki efek terhadap kepemimpinan yang berproses melalui proses-proses institusionalisasi pemerintahan.

Kondisi tersebut yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya gejala deprivasi relatif yang berkembang secara variatif. Deprivasi relatif (relative deprivation) dialami ketika orang menanggapi adanya jurang pemisah antara aspirasi mereka dengan peluang nyata, khususnya ketika mereka membandingkan diri mereka sendiri dengan aneka situasi pembanding seperti situasi mereka di masa lalu atau situasi yang ada pada kelompok-kelompok pembanding (Ted Gurr:1970). Masyarakat kita sering memberikan penilaian dengan membandingkan saat ini dengan saat yang lalu atau membandingkan kondisi di suatu tempat dengan kondisi yang ada di tempat yang lain.

Seorang pemimpin yang berkuasa sering dibandingkan dengan pemimpin yang pernah memimpin dahulu. Bagaimana mereka mengatasi suatu permasalahan pada tingkat lokal, bagaimana interaksi mereka dengan elemen-elemen lokal dan banyak aspek lain yang diperbandingkan. Deprivasi relatif terjadi ketika keinginan mereka akan kondisi yang lebih baik terhadap suatu calon pemimpin ternyata tidak mampu dirasakan oleh masyarakat. Kesenjangan terjadi antara janji dan realita implementasi. Memang terkadang perbandingan yang mereka lakukan tersebut hanya dengan indikator yang sangat sederhana. Namun kesederhanaan itu bila terakumulasi dapat menjadi suatu energi politik yang dapat memengaruhi keberlangsungan suatu kepemimpinan.

Dalam konteks daerah potensi terjadinya deprivasi relatif tersebut dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan potensi isi (content) pemimpin. Pencitraan dan pengelolaan hubungan politik akan mempengaruhi penerimaan si pemimpin tersebut. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan potensi konteks (contex) si pemimpin, yaitu penguasaan terhadap variabel-variabel sumber daya politik lokal dengan corak yang berbeda. Pemimpin yang menjaga jarak dengan elemen lokal lainnya atau bahkan berusaha mengubah karakter lokal tanpa dukungan dari mereka akan menghadapi tekanan yang kuat dan akhirnya menghadapi penolakan.
Karena itulah maka dapat dipahami bahwa esensi dari pemilihan langsung oleh rakyat sebenarnya adalah untuk meminimalkan terjadinya deprivasi relatif tadi. Pemimpin yang dipilih secara mayoritas adalah bentuk dari kepercayaan rakyat kepada potensi isi (content) dan potensi konteks (contex) yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, sudah semestinya jika pemimpin yang dipilih nanti harus mampu menjaga potensi-potensi yang ada tersebut supaya tetap bisa menjaga pengaruhnya kepada rakyat yang memilihnya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk meminimalkan terjadinya deprivasi relatif itu?

Yang terlebih dahulu harus dicermati yaitu bahwa deprivasi relatif merupakan bentuk hasil (output) dari hubungan sosial. Yang tertuju kepada bagaimana pemimpin mampu memengaruhi rakyat dengan instrumen tertentu dan begitu juga kepada bagaimana rakyat mampu memengaruhi pemimpin dengan cara yang tertentu pula. Ketika pemimpin tidak mampu memberikan pengaruh kepada rakyat secara positif maka rakyat akan kecewa, rakyat akan melihat suatu disorientasi di dalam kepemimpinan tersebut. Rakyat juga mesti memberikan pengaruh kepada pemimpin karena rakyatlah yang bertangung jawab atas terbentuknya suatu kepemimpinan. Hak rakyat tidak berhenti sehabis dari tempat pemilihan. Pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh rakyat pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya disorientasi di dalam sebuah kepemimpinan. Jika kedua hubungan pengaruh-mempengaruhi itu tidak berada pada titik yang seimbang maka yang akan terjadi adalah deprivasi relatif tadi. Rakyat akan kecewa kepada si pemimpin.

Bentuk konkret untuk mengatasi hal tersebut adalah membiasakan untuk berpartisipasi dalam proses-proses yang dilaksanakan oleh suatu kepemimpinan. Pemimpin harus membiasakan diri dengan keterlibatan publik di dalam proses kebijakan yang menyangkut masyarakat lokal. Kalau perlu, proses keterlibatan tersebut difasilitasi secara terpola dan bukan sekedar berdasar kepada project oriented, karena partisipasi yang sekedar berdasar kepada project oriented biasanya tidak berkelanjutan dan cenderung terjebak kepada ego sektoral. Begitu pun dengan masyarakat, keterlibatan harus dipahami sebagai sebuah kepentingan. Jika kita tidak terlibat di dalam suatu proses kebijakan maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan kepentingan kita di dalam kebijakan tersebut. Melibatkan diri tidaklah merugikan namun justru menguntungkan dan karenanya jangan biarkan hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan itu.

Partisipasi yang lebih terpola dan di dasari oleh prinsip-prinsip yang jelas akan mampu mengatasi terjadinya deprivasi relatif yang secara keseluruhan dapat mengganggu proses kepemimpinan. Partisipasi publik akan mampu mengatasi renggangnya hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, termasuk adalah rakyat yang mempunyai andil untuk memilihnya sebagai yang terbaik dari beberapa calon pemimpin lainnya. Partisipasi publik juga dapat menguatkan daya penerimaan (acceptability) seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah calon yang berniat untuk memimpin Bandar Lampung, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan, Way Kanan, dan Lampung Tengah nanti mempunyai niat dan strategi yang jelas terhadap hal tersebut?. Dan apakah jika setelah terpilih nanti mereka tidak akan terjebak ke dalam deprivasi relatif yang mereka ciptakan sendiri?. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

*artikel ini dimuat di Lampung Post tanggal 7 Februari 2005