Showing posts with label Pemerintah. Show all posts
Showing posts with label Pemerintah. Show all posts

09 May 2009

Distrust dalam Kebijakan UN

Artikelku di SKH Lampung Post


Ujian nasional (UN) tahun ini menjadi pekerjaan besar karena melibatkan 1.200 pengawas independen yang diterjunkan ke seluruh daerah di Provinsi Lampung. Pengawas independen tersebut dimaksudkan mengantisipasi kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pengalaman beberapa kali pelaksanaan UN semenjak kebijakan ini diimplementasikan. Meskipun upaya kecurangan tersebut tetap saja coba dilakukan melalui berbagai modus dengan melibatkan pihak yang bahkan tidak diduga sebelumnya, seperti guru, kepala sekolah atau bahkan pejabat dinas.

Bila dipahami, tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan reaksi atas tekanan yang dihasilkan oleh kebijakan evaluatif tersebut. Kebijakan tentang ujian nasional tidak hanya mengevaluasi hasil belajar siswa, tetapi juga akan mencerminkan kapasitas pembelajaran sekolah dan kapasitas manajemen sektor pendidikan oleh dinas pendidikan. Karena itu bisa diduga jika reaksi dalam bentuk beberapa kasus kecurangan tersebut, sebagai efek frustrasi terhadap kebijakan UN itu sendiri.

Pada titik ini, jika menggunakan dimensi pendidikan yang humanis, kebijakan UN sebenarnya lebih memunculkan nuansa distrust (ketidakpercayaan) terhadap pelaksana pendidikan. Jika sekolah merupakan ruang interaksi antara guru dan murid yang secara intens mengembangkan kondisi kognitif, afektif, dan psikomotorik para siswa secara bertahap, dapat dimengerti jika yang paling memiliki ruang besar untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran tersebut adalah guru.

Guru merupakan aktor kunci yang secara riil dapat mengetahui perkembangan ketiga aspek kecerdasan manusiawi tersebut. Karena itu kepercayaan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran tersebut adalah pada mereka. Demikian juga sekolah sebagai institusi operasional guru yang memiliki ruang tanggung jawab implementatif dalam evaluasi hasil belajar siswa.

Argumentasi ini lebih kuat bila merujuk Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah sangat tepat mengidentifikasi tentang hal tersebut, dengan merumuskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Undang-undang tersebut yang merupakan payung bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sudah memiliki substansi yang sangat humanis, yang mengarahkan pembentukan manusia ke arah yang lebih integratif. Pendidikan yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut menghendaki siswa yang memiliki perkembangan kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara utuh. Karena itu evaluasi hasil belajar yang dilakukan juga semestinya mampu menjangkau ketiga aspek kecerdasan tersebut. Inilah yang menjadi titik lemah dari kebijakan UN sebagai instrumen evaluasi hasil belajar.

Dalam hal inilah distrust sebagaimana yang dikemukakan tersebut terjadi. Kebijakan pendidikan nasional sebenarnya menghendaki evaluasi hasil belajar tersebut dilakukan dalam pendekatan proses yang intens, bukan melalui pendekatan output yang momental. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan UN ini mengalami ketidakpercayaan (distrust) terhadap institusi pelaksana pendidikan dengan kapasitas dan karakteristik yang heterogen pada wilayah negara Indonesia.

Pemerintah tampaknya belum memiliki kepercayaan yang kuat bahwa institusi pendidikan, termasuk guru di dalamnya akan dapat menghasilkan evaluasi pembelajaran yang bertanggung jawab. Latar belakang kondisi guru dan sekolah yang masih belum memiliki distribusi kuantitas dan kualitas yang merata memang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang diinginkan oleh UU Sisdiknas tersebut, tetapi bukan berarti melakukan homogenisasi terhadap heterogenitas tersebut.

Evaluasi hasil belajar yang dilakukan dengan standar homogen terhadap kondisi heterogen yang sudah disadari oleh pembuat kebijakan itu, merupakan pilihan yang kontraproduktif. Pada satu sisi mengalami distrust terhadap kapasitas sumber daya pembelajaran sehingga memilih untuk menangani secara interventif, tetapi kemudian memilih untuk melakukan homogenisasi terhadap kapasitas yang belum secara kuat dipercaya tersebut.

Kebijakan UN dengan format ini memang memiliki kelebihan berupa efisiensi untuk melakukan monitoring dan evaluasi nasional terhadap pencapaian hasil belajar para siswa. Indikator skor dan kuantitas lulusan menjadi pilihan utama untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Namun, pendekatan yang diturunkan hingga kepada tingkat siswa didik seperti ini memberikan efek reaktif yang juga menunjukkan indikasi "government failure" dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bisnis bimbingan belajar menjadi marak berkembang dan dijadikan sebagai saluran untuk mencapai kepuasan yang tidak diperoleh dari sekolah siswa yang bersangkutan. Apalagi ketika lembaga seperti itu lebih mengarahkan pada penguasaan aspek nonakademik kepada para siswa tersebut. Kecurangan yang dilakukan secara insidental ataupun yang terencana juga menunjukkan adanya ketidaksiapan sosiopsikologis untuk menghadapi konsekuensi dari pelaksanaan UN yang juga memang belum terlalu dipersiapkan secara tepat.

Jika ingin lebih konsisten terhadap kebijakan utama pendidikan di negara ini, semestinya evaluasi hasil belajar yang dilakukan tidak lagi menggunakan pendekatan seperti itu. Sekolah dan guru perlu lebih diberikan kepercayaan untuk melakukan proses pembelajaran kepada para siswa. Bentuk interaksi pendidikan yang dikondisikan secara efektif dan bertanggung jawab oleh mereka akan memberikan ruang yang utuh untuk menilai aspek kecerdasan para siswa secara berkelanjutan.

Sementara itu, pemerintah dapat lebih bergerak dalam upaya makro untuk meningkatkan kapasitas sekolah dan guru sehingga dapat bekerja secara profesional dan mampu berkontribusi secara utuh. Selain itu, upaya yang menjadi prasyarat pokok pembangunan pendidikan adalah distribusi kuantitas dan kualitas tenaga pendidik pada seluruh wilayah Indonesia, sehingga secara jangka panjang dapat menghasilkan proses pendidikan yang merata.

Lingkup ini sebenarnya berkaitan dengan politik pendidikan pemerintah saat ini. Kemajuan dalam hal alokasi pendanaan ataupun program, belum secara penuh menjadi satu paket kemajuan bidang pendidikan. Melakukan perubahan yang penuh memang harus berhadapan dengan tarik menarik kepentingan politik yang berdampak pada tingkat kebijakan. Kebijakan yang konsisten ataupun tidak konsisten juga dipengaruhi oleh atmosfer politik yang melingkupi lembaga pemerintahan. Namun, politik juga dapat bergerak ke arah yang berbeda dan menghasilkan perubahan yang berbeda juga nantinya. (Simon S. Hutagalung: Dosen FISIP Unila)

18 May 2008

Problem Produksi BBM Indonesia

Demikian rindunya masyarakat akan harga BBM murah ditunjukkan melalui opini masyarakat yang muncul dalam keseharian. Kebutuhan hidup yang saat ini dirasakan semakin tidak terjangkau dan mempengaruhi dimensi kehidupan yang lain menjadi semakin sulit untuk dipenuhi. Fakta yang lain juga mengungkap tentang BBM sebagai sebuah bentuk monster yang dalam beberapa episode pemerintahan Indonesia menjadi variabel yang berkorelasi dengan kejatuhan rezim-rezim semenjak orde lama hingga rezim yang lalu. Bukan hendak menakuti, tapi monster yang diciptakan oleh pembuat kebijakan tersebut akhirnya memangsa penciptanya sendiri.

Kenapa BBM menjadi isu paling strategis yang memiliki kekuatan demikian besar dalam politik pemerintahan?. Karena komoditas tersebut adalah faktor produksi primer untuk melaksanakan aktvitas rutin. Sebagai faktor produksi, komoditas itu akan berkorelasi dengan efisiensi dan efektivitas hasil yang dapat diperoleh dari proses aktivitas individu ataupun institusi. Semakin tinggi nilai faktor produksi maka semakin minimal juga output yang dapat dihasilkan dari proses aktivitas. Sehingga setiap individu akan berharap pada kondisi optimum dimana nilai komoditas tersebut berada pada titik efisien sehingga hasil yang diperoleh dari proses aktivitas pun menjadi maksimal. Logika sosial ekonomi ini juga menjadi input model yang mempengaruhi logika sosial politik dalam negara, dimana komoditas inti tersebut berhubungan dengan kebutuhan alamiah setiap individu dan organisasi. Karenanya konsumsi atas BBM tersebut menjadi satu hal yang tidak dapat tergantikan, sekalipun harganya meningkat.

Kapasitas konsumsi BBM dalam negeri yang semakin meningkat tersebut pula yang menjadi latar kebijakan menaikan harga BBM, sementara itu dengan harga minyak dunia yang semakin meningkat maka biaya subsidi atas harga BBM untuk konsumsi dalam negeri juga semakin meningkat dan membebani APBN. Konsumsi atas BBM yang meningkat pada saat ini pula yang mendorong lahirnya program energi alternatif, meski kemudian belum nampak keberhasilan dalam skala besar atas program tersebut. Persoalan keputusan ekonomi berkaitan secara runtut dari dimensi produksi hingga dimensi konsumsi. Jika yang lebih menjadi argumennya adalah persoalan konsumsi maka apa yang sebenarnya terjadi dalam dimensi produksi migas Indonesia?.

Dalam dimensi produksi migas Indonesia terlihat adanya pengelolaan produksi migas yang kurang baik. Problem dalam pengelolaan ini terjadi dalam bentuk produksi migas dan kontrak produksi dengan perusahaan asing migas. Dalam hal produksi migas yang berpangkal dari menurunnya kuantitas produksi minyak mentah dari 1.600 juta barel hingga 900 juta barel per hari. Adapun penyebab dari turunnya cadangan minyak tersebut adalah, pertama kondisi ladang minyak Indonesia yang dikelola oleh Pertamina sudah sangat tua dan memiliki teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Ditambah dengan persoalan politik dan struktural dalam perusahaan Migas juga mempengaruhi kemampuan untuk penerimaaan pemerintah yang mengecil. Laba bersih PT Pertamina (Persero) yang turun 27,3 % dengan nilai Rp. 17,8 Trilyun dibandingkan laba tahun 2007 sebesar 24,5 trilyun. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perusahaan migas asing yang juga bereksplorasi di wilayah Indonesia. Penyebab kedua, berhubungan dengan peran perusahaan migas asing yang lebih dominan dalam eksplorasi dan produksi migas Indonesia. Kendali pemerintah Indonesia yang lemah atas perusahaan-perusahaan asing ini justru memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan tindakan sendiri dalam alokasi dan distribusi migas Indonesia. Misalnya dalam pembangunan jalur pipa yang mengalirkan hasil eksplorasi dari berbagai blok minyak di Indonesia ke Singapura, justru menyebabkan potensi hilangnya minyak kita semakin besar.

Sementara itu jika melihat tingkat konsumsi minyak dalam negeri sudah sangat tinggi yaitu 1.084.000 barrel per hari maka selisih kuantitas migas yang diekspor dan menjadi pendapatan bagi negara sangat minimal. Jika saja produksi migas tersebut bisa di maksimalkan menjadi 1,5 juta barel saja maka pendapatan ekspor migas yang ada tersebut bisa menutupi harga minyak dalam negeri. Memang hal tersebut mensyaratkan dilakukannya dengan eksplorasi atas potensi cadangan minyak baru di wilayah Indonesia. Jika melihat besaran cadangan minyak baru di wilayah Indonesia yang sudah terbukti sebesar 4.7 Milliar barrel dan cadangan yang potensial berkisar 5 milliar barel maka eksplorasi tersebut menjadi salah satu jalan yang dapat mengurangi beban biaya migas di masa depan.

Problem produksi migas tersebut diikuti oleh masalah kontrak produksi migas, jika merujuk kepada UU Migas Nomor 22/2001, pembagian keuntungan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing dilakukan melalui skema Production Sharing Contract (PSC). Dalam skema PSC tersebut, Cost Recovery sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Indonesia. Cost recovery tersebut mencapai US$9, 03 per barel, sedangkan rata-rata cost recovery minyak mentah dunia sekitar US$4-US$6 per barel. Jadi, cost recovery Indonesia lebih tinggi sekitar 75 persen -125 persen per barel, dibandingkan rata-rata negara produsen minyak mentah di dunia. Kondisi itu menunjukkan keuntungan atas produksi migas di Indonesia justru di nikmati oleh grup-grup korporasi dan Negara induknya. Hal ini bisa dibuktikan jika melihat data total produksi minyak Indonesia yang rata-rata 900 juta barel per-hari, dimana sekitar 81% (atau 894.000 barel) adalah minyak mentah. Namun dibalik besarnya kuantitas tersebut ternyata hampir 90% dari total produksi tersebut berasal dari 6 MNC, yakni; Total (30%), ExxonMobil (17%), Vico (BP-Eni joint venture, 11%), ConocoPhillips (11%), BP (6%), and Chevron (4%).

Fakta-fakta tersebut menyimpulkan agar pendekatan pemerintah dalam menangani krisis migas di Indonesia tidak hanya pada dimensi konsumsi namun juga mencakup pada dimensi produksi. Dengan masih luas dan besarnya potensi minyak bumi di wilayah Indonesia semestinya menjadi salah satu prioritas investasi pemerintah. Pada sisi yang lain pengelolaan migas yang dijalin dengan perusahaan migas asing di wilayah Indonesia juga dilakukan dengan skema yang juga menguntungkan pihak Indonesia secara langsung, toh pemilik syah dari kandungan migas itu adalah bangsa Indonesia sendiri.

Pemerintah Indonesia sebaiknya kemampuan negosiasi dan manajemen kebijakan migas yang kuat di mata perusahaan migas internasional tersebut. Kontrak ulang atau bahkan nasionalisasi atas beberapa kontrak yang ternyata merugikan pihak Indonesia dapat menjadi pilihan kebijakan yang realistis. Melalui peningkatan produksi migas di masa datang setidaknya setiap dibalik kenaikan harga minyak dunia ini, Indonesia justru dapat menjadi negara yang paling menikmati kenaikan harga tersebut, bukan yang paling menderita lagi. (Artikel ini ditulis oleh: Simon S. Hutagalung (Dosen dan Peneliti FISIP Universitas Lampung).

06 April 2008

Kota dan Konsistensi

Ini salah satu kebingungan saya kepada pemerintah kota (Bandar Lampung). Masih teringat di memory saya kalau pembatas median jalan itu dulu dibangun antara lain untuk mengatasi masalah disiplin pengguna jalan. Supaya penyebrang jalan menggunakan jembatan penyebrangan ketimbang melintas langsung yang dapat membahayakan. Selain itu juga ditujukan agar ada ketertiban antara angkutan kota dengan kendaraan pribadi yang sama-sama menggunakan ruas jalan itu. Pembatas median jalan yang menggunakan bahan besi itu dibangun dari depan pintu sebuah Pusat Perbelanjaan hingga ke depan sebuah toko di ruas jalan Raden Intan. Konon pembangunan itu sendiri memakan biaya Miliaran rupiah. Nah yang mengherankan itu setelah bersusah payah membangunnya, kenapa sekarang justru di potong habis. Sungguh nampak seperti kegiatan yang mubazir, miliaran sudah habis tapi akhirnya dihilangkan nilainya. Kalau saya boleh berpandangan, inilah bentuk nyata pemerintah yang tidak konsisten.
Pemerintah Kota seolah dijalankan tidak dengan komitmen atas suatu prinsip kebijakan, sehingga di satu saat kebijakannya seperti itu namun di saat yang lain kebijakannya justru bertolak belakang dari yang awal. Pemerintah yang bimbang seperti ini yang mengakibatkan kota menjadi semerawut. O ya, tiba-tiba saya jadi teringat tentang tata ruang kota yang menurut seorang teman dari NGO juga menunjukkan gejala yang sama: tidak punya visi dan tidak konsisten. Bahwa kemudian terjadi pola-pola dan fenomena yang tidak berhasil dikelola, seberanya merupakan hasil dari konsistensi kebijakan yang dipilih oleh mereka sendiri. Inilah point yang bisa kita rekomendasikan kepada pengambil kebijakan pada tingkat kota bandar lampung. Ya sudah, mari kita sama-sama saling mengingatkan dan belajar lebih baik. Wassalam.

11 April 2007

Pendidikan Untuk Calon Aparatur

IPDN kembali jadi sorotan, berbagai kecaman untuk mereformasi bahkan menutup kampus tersebut muncul sebagai reaksi emosional atas tindakan penyimpangan sekaligus kriminal yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang praja yang dididik untuk menjadi seorang aparatur pemerintah yang tangguh. Keinginan untuk mencapai tujuan ini yang kemudian di salah maknakan dan berujung kepada penggunaan kekerasan sebagai jalan yang dianggap dapat mencapai tujuan tersebut.

Kekerasan dan Pendidikan merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat diramu sehingga mampu mencapai visi pendidikan itu sendiri: Cerdas dan Terampil. Kecerdasan dan keterampilan bisa di kembangkan dalam suatu gelembung besar yang isinya mencakup berbagai faktor pendukung. Bila dibatasi maka ada dua faktor besar yang dalam kasus ini diabaikan, yaitu sosiologis dan psikologis. Faktor sosiologis dalam hal ini mengacu kepada fungsi pendidikan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat yang menjadi lingkup dan kondisi pendidikan tersebut. Sebuah proses pendidikan mencerminkan realitas yang terjadi pada suatu himpunan masyarakat tertentu. Dengan demikian sebuah institusi pendidikan juga terkadang berkembang secara linear dengan perkembangan masyarakatnya. Nah, jika terdapat institusi pendidkan yang menonjolan kekerasan apa ini berarti masyarakat kita masih memiliki semangat kekerasan yang terpaparkan dalam realitasnya?. Kedua, Faktor psikologis dalam hal ini mengacu kepada pengembangan kapasitas di dalam proses pendidikan tersebut. Pendidikan pada dasarnya adalah proses yang berusaha untuk melakukan transformasi (dari tidak mau menjadi mau, dari tidak tahu menjadi tahu, dsb). Untuk melakukan proses transformasi tersebut dibutuhkan suatu iklim yang memberikan ruang berpikir secara bebas, pemikiran-pemikiran alternatif justru diperlukan untuk meng-kontra pemikiran yang sudah ada seingga kemudian bisa dirumuskan konsepsi baru yang menjadi hakikat bagi pengembangan kualitas fikir dan mengkontribusi pengembangan ilmu. Jika ada pemikiran yang diseragamkan dan dipaksakan sebagai yang sudah final dan mengharamkan adanya pemikiran alternatif maka itu adalah doktrin. Nah, pertanyaannya adalah pola seperti apa yang lebih menjadi ciri pada IPDN tersebut?.

Jika melihat pada situasi dan kondisi saat ini dan kemungkinan pada masa datang maka pendidikan yang dilakukan secara khusus seperti di IPDN sebenarnya harus berbeda dengan pendidikan yang sudah terselenggara pada institusi pendidikan umum lainnya. Pendidikan yang secara total di kelola oleh Pemerintah (bukan negara loh..) mestinya diarahkan untuk mendidik aparatur-aparatur model yang memiliki himpunan kapasitas (Intelektual, Sosial, Emosional dan Spiritual) yang lebih baik dibanding dengan yang dilakukan insitusi pendidikan umum. Opini yang hingga saat ini mengganggap bahwa birokrasi adalah mata rantai yang memiliki kelangkaan pemimpin yang manusiawi agaknya bisa di atasi jika institusi tersebut memiliki KONSISTENSI. Inilah penyakit yang meracuni segala bentuk tatanan berbangsa kita, KETIDAKONSISTENAN. Jadi kalau mau reformasi lebih dahulu sepakatlah untuk KONSISTEN.


BDL, 11 April 2007