Showing posts with label BLT. Show all posts
Showing posts with label BLT. Show all posts

31 May 2008

BLT Bukan Solusi Kemiskinan

Artikelku ini dimuat di SKH Radar Lampung, Senin 26 Mei 2008.

Sebagai paket kebijakan, pemerintah menggelontorkan BLT kepada kelompok masyarakat miskin yang diidentifikasi akan menderita akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebenarnya dua kebijakan tersebut, yaitu menaikan harga BBM dan kompensasi terhadap kelompok masyarakat miskin merupakan dua kebijakan yang tidak terintegasi secara langsung. Kenaikan BBM dan program kompensasi atas kenaikan harga BBM tidak membentuk hubungan yang solutif. Dalam kata lain kebijakan kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut tidak lebih sebagai tindakan impulsif dari pemerintah untuk meredam efek politis yang timbul akibat pilihan tidak populer. Setidaknya terdapat beberapa logika yang mengarahkan simpulan kepada hal tersebut.

Pertama, program kompensasi dengan bentuk dan model yang sudah ada, terbukti memiliki ketidakefektivan. Sering diketemukan terjadinya ketidaktepatan sasaran (misstargeting), tidak tepat jumlah (missquantity) dan tidak tepat waktu penyaluran (missdelivery) serta beberapa persoalan penyaluran yang lainnya. Bentuk-bentuk penyaluran yang seperti ini memiliki kerentanan tidak hanya kepada diterimanya subsidi tersebut kepada kelompok sasaran sehingga mereka bisa mengatasi secara efektif tingginya kebutuhan hidup akibat kenaikan BBM. Namun juga, bentuk program yang demikian memiliki kerentanan untuk menghasilkan konflik horizontal pada tingkat masyarakat. Adanya kesenjangan kapasitas antara birokrasi penyaluran pada tingkat atas dan pada tingkat terendah menjadikan pengelolaan subsidi ini rentan untuk mengalami distrorsi. Bukan hanya kerentanan akan adanya penyelewengan yang nyata, namun ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap penyaluran program itu yang tidak sebanding dengan kapasitas penyaluran tersebut menimbulkan tuntutan yang tidak terimplementasi secara baik oleh implementor, sehingga akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang menghasilkan kerugian sosial ekonomi.

Kedua, bentuk program cash transfer dalam model tersebut (membagikan secara langsung) terbukti tidak berkorelasi langsung dengan pemanfaatan konsumsi yang efektif bagi kelompok sasaran yang dimaksud. Fakta yang sering dijumpai adalah dana yang diperoleh oleh masyarakat tersebut digunakan secara bervariasi sesuai dengan keinginan penerimanya. Padahal maksud dari rumusan program ini agar dana tersbeut digunakan secara efektif untuk menutupi selisih biaya hidup yang semakin berjarak dengan kenaikan BBM. Artinya, program dalam format ini justru tidak mampu memberikan solusi jangka panjang yang dapat menggerakkkan kelompok masyarakat miskin agar mampu bergerak dari garis kemiskinan yang semakin menurun akibat implikasi dari kenaikan komoditas konsumsi sebagai bagian dari efek domino kenaikan BBM. Dengan demikian, program-program dalam bentuk seperti ini sebenarnya tidak berkorelasi langsung sebagai bentuk tindakan untuk menangani kemiskinan akibat kenaikan BBM sebagaimana yang dimaksud oleh pemerintah.

Ketiga, format subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok terkategori masyarakat miskin yang teridentifikasi sebagai kelompok penderita kenaikan BBM justru akan menciptakan pergeseran kelas yang semakin melebar pada kategori masyarakat miskin tersebut. Dalam kata lain, masyarakat miskin justru akan semakin meningkat. Kenapa?. Jika dilihat secara terkelompok, klasifikasi kategori masyarakat miskin sebagai penerima kompensasi tersebut akan memberikan peluang untuk menambah insentif bagi selisih biaya hidup yang harus ditanggung oleh masing-masing rumah tangga. Sementara itu, terdapat kelompok masyarakat yang berada di luar dari kategori masyarakat miskin tersebut namun tidak tercover oleh subsidi kompensasi ini justru memiliki kerentanan yang juga meningkat. Desakan untuk mengatasi selisih biaya hidup tersebut yang menjadikan kelompok masyarakat menengah ini untuk bergerak masuk ke dalam kategori masyarakat miskin yang nantinya akan menerima kompensasi. Jadi, kebijakan menaikkan BBM dan memberikan kompensasi kepada satu kelompok terendah justru akan menimbulkan efek meningkatknya kuantitas masyarakat miskin dan kemudian berimplikasi terhadap meningkatnya nilai kompensasi yang harus diberikan kepada kelompok tersebut.

Ketiga alur pikir tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk menyalurkan program-program kompensasi kepada kelompok masyarakat miskin sebagai paket dari kebijakan menaikkan harga BBM bukan merupakan kebijakan yang secara strategis akan mampu mengatasi masalah sosial ekonomi yang timbul akibat tingginya biaya hidup karena meningkatknya harga BBM. Jika menafsirkan bantuan yang diberikan dari program dalam model seperti itu akan meningkatkan akumulasi dana bagi masing-masing kepala keluarga maka bisa dikatakan benar, namun jika mengartikan program-program tadi kemudian akan mampu mengakomodasi kebutuhan hidup keluarga miskin yang jugaakan meningkat secara jangka panjang maka jawabannya adalah tidak tepat.

Jika yang diinginkan adalah menggerakkan masyarakat miskin agar mampu mengatasi masalah ekonomi sebagai akibat dari kenaikan BBM maka dimensi produktivitas kelompok merupakan langkah yang lebih solutif. Menjadikan kelompok masyarakat miskin agar lebih produktif sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan daya dukung atas biaya hidup mereka merupakan langkah yang lebih tepat. Memfasilitasi akan lapangan kerja baru dan mengakomodasi kelompok-kelompok dengan keahlian yang minimal dalam kompetisi kerja merupakan langkah stimulasi makro yang dapat lebih menjawab permasalahan akibat masalah kenaikan BBM tersebut. Program-program dalam bentuk ini tidak saja akan mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin, namun juga lebih memiliki resiko sosial dalam bentuk konflik horizontal dan vertikal yang minimal. Sehingga implikasi yang dapat dimunculkan kemudian adalah terciptakan pergerakan kelompok sosial yang lebih dinamis dan produktif. Hanya saja, program dalam wujud seperti ini memang tidak akan nampak perubahannya dalam jangka pendek, hal inilah yang menjadikannya berbeda dengan program-program cash transfer yang lebih nampak wujud implementasi dan perubahannya.

Akhirnya, kebijakan adalah persoalan pilihan, dan pilihan dalam aktivitas pemerintahan adalah keputusan politik. Dengan demikian pilihan pemerintah atas dua jenis keputusan ini, menaikkan harga BBM dan program kompensasi bagi kelompok masyarakat miskin merupakan dua pilihan politis yang mencerminkan resiko dan potensi pada masa datang. (ditulis oleh: Simon S. Hutagalung- Dosen FISIP Universitas Lampung).

18 May 2008

Problem Produksi BBM Indonesia

Demikian rindunya masyarakat akan harga BBM murah ditunjukkan melalui opini masyarakat yang muncul dalam keseharian. Kebutuhan hidup yang saat ini dirasakan semakin tidak terjangkau dan mempengaruhi dimensi kehidupan yang lain menjadi semakin sulit untuk dipenuhi. Fakta yang lain juga mengungkap tentang BBM sebagai sebuah bentuk monster yang dalam beberapa episode pemerintahan Indonesia menjadi variabel yang berkorelasi dengan kejatuhan rezim-rezim semenjak orde lama hingga rezim yang lalu. Bukan hendak menakuti, tapi monster yang diciptakan oleh pembuat kebijakan tersebut akhirnya memangsa penciptanya sendiri.

Kenapa BBM menjadi isu paling strategis yang memiliki kekuatan demikian besar dalam politik pemerintahan?. Karena komoditas tersebut adalah faktor produksi primer untuk melaksanakan aktvitas rutin. Sebagai faktor produksi, komoditas itu akan berkorelasi dengan efisiensi dan efektivitas hasil yang dapat diperoleh dari proses aktivitas individu ataupun institusi. Semakin tinggi nilai faktor produksi maka semakin minimal juga output yang dapat dihasilkan dari proses aktivitas. Sehingga setiap individu akan berharap pada kondisi optimum dimana nilai komoditas tersebut berada pada titik efisien sehingga hasil yang diperoleh dari proses aktivitas pun menjadi maksimal. Logika sosial ekonomi ini juga menjadi input model yang mempengaruhi logika sosial politik dalam negara, dimana komoditas inti tersebut berhubungan dengan kebutuhan alamiah setiap individu dan organisasi. Karenanya konsumsi atas BBM tersebut menjadi satu hal yang tidak dapat tergantikan, sekalipun harganya meningkat.

Kapasitas konsumsi BBM dalam negeri yang semakin meningkat tersebut pula yang menjadi latar kebijakan menaikan harga BBM, sementara itu dengan harga minyak dunia yang semakin meningkat maka biaya subsidi atas harga BBM untuk konsumsi dalam negeri juga semakin meningkat dan membebani APBN. Konsumsi atas BBM yang meningkat pada saat ini pula yang mendorong lahirnya program energi alternatif, meski kemudian belum nampak keberhasilan dalam skala besar atas program tersebut. Persoalan keputusan ekonomi berkaitan secara runtut dari dimensi produksi hingga dimensi konsumsi. Jika yang lebih menjadi argumennya adalah persoalan konsumsi maka apa yang sebenarnya terjadi dalam dimensi produksi migas Indonesia?.

Dalam dimensi produksi migas Indonesia terlihat adanya pengelolaan produksi migas yang kurang baik. Problem dalam pengelolaan ini terjadi dalam bentuk produksi migas dan kontrak produksi dengan perusahaan asing migas. Dalam hal produksi migas yang berpangkal dari menurunnya kuantitas produksi minyak mentah dari 1.600 juta barel hingga 900 juta barel per hari. Adapun penyebab dari turunnya cadangan minyak tersebut adalah, pertama kondisi ladang minyak Indonesia yang dikelola oleh Pertamina sudah sangat tua dan memiliki teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Ditambah dengan persoalan politik dan struktural dalam perusahaan Migas juga mempengaruhi kemampuan untuk penerimaaan pemerintah yang mengecil. Laba bersih PT Pertamina (Persero) yang turun 27,3 % dengan nilai Rp. 17,8 Trilyun dibandingkan laba tahun 2007 sebesar 24,5 trilyun. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perusahaan migas asing yang juga bereksplorasi di wilayah Indonesia. Penyebab kedua, berhubungan dengan peran perusahaan migas asing yang lebih dominan dalam eksplorasi dan produksi migas Indonesia. Kendali pemerintah Indonesia yang lemah atas perusahaan-perusahaan asing ini justru memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan tindakan sendiri dalam alokasi dan distribusi migas Indonesia. Misalnya dalam pembangunan jalur pipa yang mengalirkan hasil eksplorasi dari berbagai blok minyak di Indonesia ke Singapura, justru menyebabkan potensi hilangnya minyak kita semakin besar.

Sementara itu jika melihat tingkat konsumsi minyak dalam negeri sudah sangat tinggi yaitu 1.084.000 barrel per hari maka selisih kuantitas migas yang diekspor dan menjadi pendapatan bagi negara sangat minimal. Jika saja produksi migas tersebut bisa di maksimalkan menjadi 1,5 juta barel saja maka pendapatan ekspor migas yang ada tersebut bisa menutupi harga minyak dalam negeri. Memang hal tersebut mensyaratkan dilakukannya dengan eksplorasi atas potensi cadangan minyak baru di wilayah Indonesia. Jika melihat besaran cadangan minyak baru di wilayah Indonesia yang sudah terbukti sebesar 4.7 Milliar barrel dan cadangan yang potensial berkisar 5 milliar barel maka eksplorasi tersebut menjadi salah satu jalan yang dapat mengurangi beban biaya migas di masa depan.

Problem produksi migas tersebut diikuti oleh masalah kontrak produksi migas, jika merujuk kepada UU Migas Nomor 22/2001, pembagian keuntungan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing dilakukan melalui skema Production Sharing Contract (PSC). Dalam skema PSC tersebut, Cost Recovery sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Indonesia. Cost recovery tersebut mencapai US$9, 03 per barel, sedangkan rata-rata cost recovery minyak mentah dunia sekitar US$4-US$6 per barel. Jadi, cost recovery Indonesia lebih tinggi sekitar 75 persen -125 persen per barel, dibandingkan rata-rata negara produsen minyak mentah di dunia. Kondisi itu menunjukkan keuntungan atas produksi migas di Indonesia justru di nikmati oleh grup-grup korporasi dan Negara induknya. Hal ini bisa dibuktikan jika melihat data total produksi minyak Indonesia yang rata-rata 900 juta barel per-hari, dimana sekitar 81% (atau 894.000 barel) adalah minyak mentah. Namun dibalik besarnya kuantitas tersebut ternyata hampir 90% dari total produksi tersebut berasal dari 6 MNC, yakni; Total (30%), ExxonMobil (17%), Vico (BP-Eni joint venture, 11%), ConocoPhillips (11%), BP (6%), and Chevron (4%).

Fakta-fakta tersebut menyimpulkan agar pendekatan pemerintah dalam menangani krisis migas di Indonesia tidak hanya pada dimensi konsumsi namun juga mencakup pada dimensi produksi. Dengan masih luas dan besarnya potensi minyak bumi di wilayah Indonesia semestinya menjadi salah satu prioritas investasi pemerintah. Pada sisi yang lain pengelolaan migas yang dijalin dengan perusahaan migas asing di wilayah Indonesia juga dilakukan dengan skema yang juga menguntungkan pihak Indonesia secara langsung, toh pemilik syah dari kandungan migas itu adalah bangsa Indonesia sendiri.

Pemerintah Indonesia sebaiknya kemampuan negosiasi dan manajemen kebijakan migas yang kuat di mata perusahaan migas internasional tersebut. Kontrak ulang atau bahkan nasionalisasi atas beberapa kontrak yang ternyata merugikan pihak Indonesia dapat menjadi pilihan kebijakan yang realistis. Melalui peningkatan produksi migas di masa datang setidaknya setiap dibalik kenaikan harga minyak dunia ini, Indonesia justru dapat menjadi negara yang paling menikmati kenaikan harga tersebut, bukan yang paling menderita lagi. (Artikel ini ditulis oleh: Simon S. Hutagalung (Dosen dan Peneliti FISIP Universitas Lampung).