Meneropong Calon Kabupaten Pringsewu

Artikelku dimuat di SKH Lampung Post, 3 November 2008

Pembentukan kabupaten Pringsewu akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 29 Oktober lalu. Selain Pringsewu disetujui juga pembentukan 12 daerah, dua di antaranya kabupaten Mesuji dan Tulangbawang Barat (Lampost, 30-10). Disetujuinya kabupaten tersebut sudah diperkirakan sebelumnya karena telah lolos tanpa catatan dalam proses penyeleksian, penelitian, dan pendalaman data layak dan tidaknya menjadi sebuah daerah otonom baru yang dilakukan Panitia Kerja (Panja) antara DPOD dan Komisi II DPR (Lampost, 25-10). Sebagai salah satu daerah baru, Pringsewu memiliki beberapa aspek yang menjadikannya mampu menunjang kehidupan masyarakat di wilayahnya. Di samping itu, kabupaten ini juga memiliki beberapa aspek yang mesti dicermati dan dikelola secara, jelas, dan terarah sehingga dapat benar-benar otonom dan berdaya.

Penulis sempat mengkaji hal tersebut. Berdasar pada kajian kondisi existing pada wilayah calon kabupaten, memang sudah terdapat latar belakang dukungan politis yang meluas pada tataran komunitas masyarakat terhadap pembentukan kabupaten Pringsewu. Dukungan tersebut berdasar pada pertimbangan terhadap kondisi potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten ini. Meskipun masih terdapat kondisi yang juga harus diperhatikan dengan cermat.

Pertama, berkaitan dengan kondisi infrastruktur. Pada beberapa kecamatan di wilayah kabupaten itu, didapati jalan yang belum beraspal atau yang kondisinya rusak, jalan yang sudah baik umumnya jalan utama, sedangkan yang menjangkau ke desa belum maksimal kondisinya. Sementara untuk listrik di wilayah ini, hampir sebagian besar kecamatan terjangkau listrik. Untuk jaringan telepon di wilayah calon kabupaten Pringsewu hanya terdapat di wilayah yang terbatas (kecamatan yang maju).

Kedua, berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan. Sebagai sektor unggulan di wilayah calon kabupaten Pringsewu, pertanian menyerap tenaga kerja tertinggi. Namun, masalah ketenagakerjaan pada daerah ini dalam penyerapan tenaga kerja usia produktif, khususnya yang terdidik pada sektor pertanian, tenaga kerja yang ada lebih memilih bekerja di luar wilayah mereka sendiri atau memilih untuk bekerja pada sektor selain pertanian, antara lain pada sektor perdagangan dan jasa.

Latar belakang kondisi alam pendukung pertanian yang kini kurang baik serta image kerja pertanian yang kurang baik mengakibatkan tenaga kerja usia produktif awal, bekerja pada sektor lain. Sehingga yang tersisa dari yang tidak pergi itu menjadi pengangguran.

Ketiga, berkaitan dengan kondisi geografis. Kondisi geografis di wilayah calon kabupaten Pringsewu yang berbukit dan mayoritas terdiri dari tanah pertanian dan perkebunan pada beberapa kecamatan yang belum maju dapat menjadi tantangan bagi aktivitas masyarakat setempat. Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai pada daerah tersebut merupakan faktor penyebab masih adanya kendala geografis, pada daerah kecamatan lebih maju kondisi sebaliknya yang terjadi.

Keempat, berkaitan dengan kondisi objek wisata. Di wilayah calon kabupaten Pringsewu, umumnya kecamatan sudah memiliki potensi wisata tapi hampir keseluruhannya menyadari belum adanya pengelolaan potensi yang lebih baik sehingga dapat menjadi daya tarik produktif.

Sementara itu, untuk kondisi fasilitas pendukung wisata di wilayah calon kabupaten Pringsewu, seperti fasilitas hotel, motel, dan akomodasi sejenisnya sudah cukup banyak pada kecamatan yang lebih maju, pada kecamatan yang belum maju, fasilitas ini masih langka. Namun, fasilitas yang lebih bersifat spesifik penunjang wisata, hampir keseluruhan kecamatan belum memilikinya.

Kondisi geografis dan kondisi infrastruktur (jalan, listrik, dan telepon) merupakan faktor yang memiliki keterkaitan. Kondisi geografis yang unik apabila di fasilitasi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat, demikian juga sebaliknya bila kondisi geografis tersebut kurang diatasi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, akan memengaruhi dinamika masyarakat dalam sektor kehidupannya.

Demikian juga dengan kondisi ketenagakerjaan yang pada prinsipnya terbentuk oleh kondisi perekonomian pada suatu daerah. Meskipun kondisi perekonomian yang dimiliki calon daerah ini memiliki potensi unggulan, ternyata nampak belum cukup memadai untuk mewadahi potensi kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dimiliki masyarakat calon daerah tersebut.

Kurang bervariasinya sektor perekonomian menjadikan masyarakat yang memiliki minat dan kapasitas lebih baik memilih bekerja atau membuka usaha di luar daerahnya.

Pada kondisi objek wisata dan fasilitas pendukungnya belum mendapat penanganan yang baik, kondisi itu menunjukkan belum termanfaatkannya peluang ekonomi yang bisa menghasilkan implikasi positif bagi masyarakat. Jika ada pengelolaan yang lebih baik, potensi ini akan memberi pengaruh berupa sektor alternatif ketenagakerjaan dan menunjang kondisi perekonomian pada calon daerah tersebut.

Kondisi yang terjadi merupakan komponen sub indikator substantif yang menjadi prasyarat terbentuknya sebuah daerah otonom baru. Sebab itu, secara logis kondisi yang terjadi sebenarnya pada suatu calon daerah baru akan memengaruhi daya dukung untuk mengelola potensi dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara mandiri guna kebutuhan pembangunan di daerah tersebut.

Keempat hal spesifik yang menjadi catatan bagi penulis merupakan kondisi yang memiliki hubungan elementer dengan dimensi-dimensi kepemerintahan (governance) dan masyarakat (society). Keempat kondisi tersebut nantinya dapat memengaruhi dinamika ekonomi, sosial dan politik yang terjadi pada wilayah calon kabupaten Pringsewu.

Jika kondisi tersebut dikelola secara tepat, kabupaten Pringsewu dapat menjadi sebuah daerah yang berkembang secara pesat, bahkan mungkin saja melebihi kabupaten induknya. Begitu juga sebaliknya.

Pemikiran dalam konteks terbentuknya daerah baru sebaiknya tidak diartikan sebagai kesuksesan akhir, terbentuknya daerah itu adalah awal dari proses manajemen potensi lokal yang berujung kepada nilai kompetitif dan komparatif daerah tersebut dengan daerah lain. Pekerjaan yang lebih sulit ketimbang pembentukan daerah itu sendiri. Apa yang kemudian harus digarisbawahi? Bahwa persoalan daerah baru bukan saja merupakan persoalan teritorial existing, bukan sekadar persoalan kondisi wilayah yang baik atau tidak baik, melainkan juga persoalan manajemen wilayah. Seperti apa interpretasi, sikap, dan tindakan yang dilakukan pelaku kebijakan terhadap kondisi wilayahnya, itulah yang nantinya menentukan tingkat perkembangan sebuah daerah.

Kemampuan kembangkan kerja sama dengan jejaring potensial yang concern terhadap daerah ini juga merupakan titik mula yang penting. Semua itu yang nantinya memberi jawaban besar dari urgensi terbentuknya daerah tersebut.

Kondisi Existing Calon Kab. Pringsewu

Selain riset terhadap kondisi existing calon Kabupaten Pesisir Barat, saya juga terlibat dalam riset yang mengkaji kondisi existing Calon Kabupaten Pringsewu yang juga sedang menjalani proses pengusulan untuk menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten induknya (Tanggamus). Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data lapangan tentang kondisi existing pada wilayah calon Kabupaten Pringsewu, maka dapat dianalisis bahwa sudah terdapatnya dukungan yang kuat terhadap rencana pembentukan Kabupaten Pringsewu. Hal ini dalam bentuk dukungan politis yang sudah meluas pada tataran komunitas-komunitas masyarakat, faktor sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pembentukan memberikan kontribusi terhadap menguatnya dukungan ini. Selain itu dukungan tersebut didasarkan kondisi potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah calon Kabupaten ini.

Adapun potensi pokok yang dapat menjadi kekuatan calon Kabupaten Pringsewu antara lain: (1). Sebagian besar kondisi perekonomian ditunjang oleh sektor pertanian (produksi, pengolahan dan perdagangan hasil pertanian), peternakan dan perikanan, industri kecil (meubel dan kerajinan tangan), perdagangan dan jasa. Kondisi perekonomian yang ditunjang oleh sektor pertanian menjadikan potensi pendapatan daerah berasal dari pertanian, dalam produksi pertanian antara lain seperti padi, jagung, kakau dan pisang. Selain itu juga dalam industri pengolahan hasil pertanian, seperti kopra, kripik pisang dan klanting. Hingga juga termasuk perdagangan hasil pertanian dan olahan hasil pertanian.

(2). Ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sudah didistribusikan sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat hingga di desa yang terjauh. Pada kecamatan yang belum maju masih terdapat daerah yang mendirikan secara swadaya SD-nya agar lebih terjangkau warga desa setempat. Sementara pada kecamatan yang sudah lebih maju, seperti gadingrejo memiliki kualitas sekolah yang lebih baik (ditandai adanya rencana Sekolah Standar Internasional). Dalam sarana kesehatan sudah terdistibusi secara cukup pada masing-masing kecamatan, yang membedakannya hanya ketersediaan fasilitas kesehatan lainnya yang dimiliki secara berbeda jumlahnya.

(3). Kondisi SDM layanan kesehatan dirasakan sudah cukup memadai untuk menangani masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan, pada daerah yang lebih maju SDM layanan kesehatan lebih beragam (ada dokter spesialis) namun pada daerah kecamatan yang belum maju, adanya Puskesmas dengan dokter dan tenaga medisnya dirasa cukup untuk menangani masyarakat. Sementara untuk SDM layanan pendidikan dirasa juga sudah memadai, pada saat ini pihak Kabupaten mendorong peningkatan kualitas guru melalui studi S-1 dan memfasilitasi dalam program sertifikasi.

Meskipun demikian berdasar survei peneliti ke wilayah calon Kabupaten ini ternyata masih terdapat kondisi-kondisi yang belum memadai pada beberapa indikator, khususnya pada kondisi infrastruktur (jalan, listrik dan telepon), Kondisi ketenagakerjaan, Kondisi Geografis, Kondisi Objek wisata dan fasilitas pendukungnya (hotel dan rumah makan).

Pada beberapa kecamatan di wilayah calon Kabupaten Pringsewu didapati jalan yang belum beraspal atau yang kondisinya rusak, jalan yang sudah baik umumnya merupakan jalan utama, sedangkan yang menjangkau ke desa-desa belum maksimal kondisinya. Sementara untuk listrik di wilayah ini, hampir seluruh kecamatan menyatakan wilayahnya sudah hampir seluruhnya terjangkau oleh listrik. Untuk jaringan telepon di wilayah calon kabupaten Pringsewu hanya terdapat pada wilayah terbatas (daerah perkotaan).

Sebagai sektor unggulan di wilayah calon Kabupaten Pringsewu, pertanian menyerap tenaga kerja yang tertinggi. Namun masalah ketenagakerjaan pada daerah ini terdapat dalam penyerapan tenaga kerja usia produktif, khususnya yang terdidik pada sektor pertanian, tenaga kerja ini lebih memilih untuk bekerja diluar wilayah mereka sendiri atau memilih untuk bekerja pada sektor selain pertanian (khususnya produksi pertanian), antara lain pada sektor perdagangan dan jasa. Latar belakang kondisi alam pendukung pertanian yang saat ini kurang baik dan image kerja pertanian yang kurang baik mengakibatkan tenaga kerja ini bekerja pada sektor lain, yang tersisa dari mereka yang tidak pergi itu yang kemudian menjadi pengangguran.

Kondisi geografis di wilayah calon kabupaten Pringsewu yang berbukit-bukit dan mayoritas terdiri dari tanah pertanian dan perkebunan pada beberapa kecamatan yang belum maju dapat menjadi tantangan bagi aktivitas (khususnya di desa pelosok) masyarakat setempat. Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai pada daerah tersebut merupakan faktor penyebab masih adanya kendala geografis pada daerah tertentu. Sehingga pada daerah kecamatan yang lebih maju kondisi sebaliknya yang terjadi.

Pada wilayah calon kabupaten Pringsewu, umumnya masing-masing sudah memiliki potensi wisata namun hampir keseluruhannya menyadari belum adanya pengelolaan potensi yang lebih baik sehingga dapat menjadi daya tarik pada masing-masing daerah. Sementara untuk kondisi fasilitas pendukung wisata di wilayah calon Kabupaten Pringsewu, seperti fasilitas hotel, motel dan akomodasi sejenisnya sudah cukup banyak pada kecamatan yang lebih maju, namun pada kecamatan yang belum maju, fasilitas ini masih langka. Namun fasilitas yang lebih bersifat spesifik pada penunjang wisata, hampir keseluruhan kecamatan belum memilikinya.

Kondisi Geografis dan Kondisi infrastruktur (jalan, listrik dan telepon) merupakan faktor yang memiliki keterkaitan. Kondisi geografis yang unik apabila di fasilitasi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai maka tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat, demikian juga sebaliknya bila kondisi geografis tersebut kurang diatasi dengan pembangunan infrastruktur yang memadasi maka akan mempengaruhi dinamika masyarakat dalam sektor-sektor kehidupannya. Demikian juga dengan kondisi ketenagakerjaan, kondisi ketenagaankerjaan pada prinsipnya terbentuk oleh kondisi perekonomian yang berkembang pada suatu daerah. Meskipun kondisi perekonomian yang dimiliki oleh kedua calon daerah ini (Pringsewu) nampaknya sudah memiliki potensi unggulan namun ternyata tidak cukup memadai untuk mewadahi potensi kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh masyarakat calon daerah tersebut. Kurang bervariasinya sektor-sektor perekonomian menjadikan masyarakat yang memiliki minat dan kapasitas yang lebih baik (misalnya Sarjana) memilih untuk bekerja atau membuka usaha di luar daerahnya itu. Sementara itu pada kondisi objek wisata dan fasilitas pendukungnya (hotel dan rumah makan) yang kurang mendapatkan penanganan dengan baik sementara potensi-potensi yang dimilikinya sudah ada menunjukkan belum termanfaatkannya peluang-peluang ekonomi yang bisa menghasilkan implikasi baik bagi masyarakat sekitar. Padahal jika adanya pengelolaan yang lebih baik maka potensi ini akan memberikan pengaruh berupa sektor alternatif ketenagakerjaan dan selanjutnya akan menunjang kondisi perekonomian pada calon daerah tersebut. Kondisi-kondisi yang terjadi tersebut merupakan komponen sub indikator yang secara substansi menjadi prasyarat terbentuknya sebuah daerah otonom baru.

so... how do you think.??

writen by: Simon S. Hutagalung (soemandjaja): 2008